RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan program “Kencan Bumil” (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil). Gerakan kolaboratif lintas sektor ini diinisiasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat pencegahan stunting terintegrasi, sekaligus menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI-AKB) di wilayah tersebut.
Peluncuran program dilakukan secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen bersama Ketua TP PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin di Lapangan Balai Desa Ngelangitan, Kabupaten Blora. Agenda tersebut dirangkaikan dengan peluncuran Sistem Informasi Manajemen PKK (SIM PKK) sebagai bagian dari peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Dalam perkembangannya, Kota Pekalongan mendapat kepercayaan dari pemerintah provinsi untuk menjadi salah satu daerah percontohan (pilot project) implementasi program tersebut, bersama dengan Kabupaten Kebumen, Blora, dan Sragen.
Baca Juga:Target Eliminasi 2030, Dinkes Batang Temukan 451 Kasus TBC dan Gencarkan Skrining Jemput BolaBerawal dari Penemuan Bayi di Ringinarum, Polres Kendal Tangkap Ayah yang Tega Setubuhi Anak Kandung
Ketua TP PKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya, menyampaikan apresiasi atas penetapan daerahnya sebagai basis percontohan klinis tersebut. Prosesi peluncuran sendiri diikuti oleh jajaran pengurus TP PKK Kota Pekalongan secara daring melalui fasilitas konferensi video di Aula Dinas Kesehatan Kota Pekalongan.
“Alhamdulillah TP PKK Kota Pekalongan ikut serta dalam kegiatan launching Kencan Bumil ini melalui video conference di Aula Dinkes Kota Pekalongan. Alhamdulillah Kota Pekalongan juga dipercaya menjadi pilot project bersama Kabupaten Kebumen, Blora, dan Sragen,” ujar Inggit Soraya, Jumat (22/5/2026).
Integrasi Layanan Administrasi Kependudukan dan UHC
Inggit memaparkan, kerangka kerja Kencan Bumil mencakupasan aspek yang luas, mulai dari eskalasi pemahaman literasi ibu hamil, perluasan penjangkauan sasaran rujukan, hingga standardisasi pemeriksaan kehamilan klinis. Program ini juga memperkuat pilar pendampingan berkala oleh para kader posyandu dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi risiko morbiditas pada ibu dan janin sejak fase awal.
Lebih lanjut, program ini mengintegrasikan jaminan pemenuhan hak fasilitas kesehatan bagi setiap ibu hamil, khususnya kepemilikan jaminan sosial makro seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan, maupun kepesertaan aktif dalam program Universal Health Coverage (UHC) daerah. Layanan ini juga disinkronisasikan dengan percepatan penerbitan administrasi kependudukan bagi bayi yang baru lahir.